Tantangan Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Baru 19,7% Dapur Umum Kantongi Sertifikasi Higiene
Intisari Berita (The Critical Challenge)
Pemerintah tengah mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pasca-diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025. Tantangan terbesar yang mengemuka dalam rapat perdana yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) adalah masalah standar kualitas dan keamanan pangan. Dari sekitar 16.300 Dapur Umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, baru 3.223 (sekitar 19,7%) yang telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Pemerintah kini fokus mengebut penerbitan 13 peraturan turunan Perpres dan percepatan sertifikasi agar program dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret mendatang.
Kick-Off Implementasi Perpres 115 Tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat perdana untuk membahas tata kelola dan implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Rapat ini dilaksanakan menyusul disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG oleh Presiden pada 17 November 2025.
Zulhas menekankan bahwa percepatan aspek teknis menjadi kunci, terutama agar program ini dapat mulai menjangkau puluhan juta penerima manfaat pada bulan Maret mendatang.
Fokus Percepatan Teknis:
-
Regulasi Turunan: Penyelesaian 13 peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menko Pangan.
-
Jangkauan 3T: Percepatan implementasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
-
Kualitas SDM: Pemenuhan kebutuhan tenaga ahli gizi.
-
Sertifikasi Kualitas: Percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Ancaman Kualitas: Rendahnya Sertifikasi Dapur Umum
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan bahwa isu kualitas dan keamanan pangan menjadi tantangan terbesar. Angka ketersediaan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Dapur Umum (SPPG) masih sangat rendah, mengancam standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi fokus utama program gizi.
| Metrik SPPG | Jumlah | Persentase Tersertifikasi |
| Total SPPG Aktif | $\approx 16.300$ | $100\%$ |
| SPPG Tersertifikasi SLHS | $3.223$ | $\approx 19,7\%$ |
Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% dapur umum yang akan memasok makanan untuk jutaan anak-anak dan masyarakat rentan belum memenuhi standar layak higiene dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah.
“Sekarang baru ada 3.223 SPPG (yang kantongi SLHS). Ya dari total aktif 16.300 SPPG,” ungkap Dadan, menggarisbawahi urgensi percepatan sertifikasi.
Upaya Pemerintah: Mengejar Target dan Memastikan Keamanan
Pemerintah, melalui koordinasi Menko Pangan dan BGN, kini menempatkan percepatan SLHS sebagai prioritas utama. Penambahan tenaga ahli gizi juga vital untuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya higienis tetapi juga memenuhi nilai gizi yang ditetapkan.
Target Utama (Maret): Mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan kualitas layanan yang baik.
Penyelesaian 13 aturan turunan Perpres juga harus dikebut agar tata kelola anggaran dan pelaksanaan di lapangan memiliki payung hukum yang kuat dan transparan, membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas program masif ini.
Kesimpulan
Implementasi Program MBG menghadapi ujian berat dalam hal kualitas dan standar pangan. Keputusan pemerintah untuk mengedepankan percepatan Sertifikasi SLHS menunjukkan komitmen untuk tidak mengorbankan keamanan demi kecepatan. Keberhasilan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada Maret akan sangat bergantung. Hal ini pada seberapa cepat pemerintah dapat menyelesaikan kerangka regulasi dan menaikkan persentase dapur umum yang layak higiene.