Menteri Keuangan Akui Shortfall Pajak 2025, Ini Penyebab dan Strategi Pemulihan Ekonomi
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa penerimaan pajak tahun anggaran 2025 berpotensi mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Shortfall pajak merupakan kondisi ketika realisasi penerimaan lebih rendah dibandingkan target yang direncanakan pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa potensi shortfall tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan yang diambil selama masa jabatannya, melainkan dampak dari perlambatan ekonomi nasional yang terjadi sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.
“Ketika ekonomi melambat sampai kuartal III, hingga Agustus, risiko shortfall pasti ada. Itu dampak dari kondisi ekonomi sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya.
Perlambatan Ekonomi Jadi Faktor Utama
Menurut Purbaya, melemahnya aktivitas ekonomi pada sembilan bulan pertama tahun 2025 secara langsung berdampak pada setoran pajak. Kondisi tersebut menyebabkan basis pajak melemah sehingga penerimaan negara tidak optimal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menghapus dampak ekonomi yang sudah terjadi pada periode awal tahun. Oleh karena itu, fokus kebijakan saat ini adalah membalikkan arah pertumbuhan ekonomi agar kembali ekspansif.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara ke depan, Purbaya menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 6 persen pada tahun mendatang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, penerimaan pajak diharapkan ikut meningkat secara alami.
“Yang jelas tahun depan semuanya akan lebih baik. Kita dorong ekonomi tumbuh lebih cepat agar penerimaan negara ikut pulih,” jelasnya.
Perbaikan Internal DJP dan Bea Cukai
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan juga akan melakukan perbaikan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, penindakan terhadap pengemplang pajak, serta optimalisasi penerimaan kepabeanan.
Purbaya optimistis, meski hasil perbaikannya belum signifikan pada tahun ini, upaya tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya, termasuk dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
Tidak Ada Kebijakan Ijon Pajak
Menanggapi isu penarikan pajak secara agresif di akhir tahun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak atau penarikan pajak di muka hanya untuk menutup shortfall.
“Tidak ada ijon pajak. Penarikannya biasa-biasa saja dan tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Realisasi Pajak Masih Jauh dari Target
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga November 2025 baru mencapai Rp 1.634,43 triliun, atau jauh di bawah target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,31 triliun. Angka tersebut juga mengalami penurunan sekitar 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp 1.688,64 triliun.
Bahkan, realisasi tersebut masih lebih rendah dari proyeksi revisi Kementerian Keuangan yang memperkirakan penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 2.076,9 triliun hingga akhir tahun.
Pokok Pembahasan
-
Pengakuan Menteri Keuangan terkait shortfall pajak 2025
-
Dampak perlambatan ekonomi terhadap penerimaan negara
-
Strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen
-
Perbaikan internal DJP dan Bea Cukai
-
Penegasan tidak adanya kebijakan ijon pajak
-
Data realisasi dan target penerimaan pajak
Intisari Berita
-
Shortfall pajak 2025 dipicu perlambatan ekonomi sebelum September 2025
-
Pemerintah fokus memulihkan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan pajak
-
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen diharapkan memperbaiki fiskal
-
Tidak ada penarikan pajak paksa atau ijon pajak
-
Realisasi pajak hingga November masih jauh dari target APBN